Beranda » PROFILE » PPI Menutut Keadilan & Kesejahteraan Kepada Pemerintah

Kamis, 24 Agustus 2017 - 18:12:25 WIB
PPI Menutut Keadilan & Kesejahteraan Kepada Pemerintah
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: PROFILE - Dibaca: 1625 kali

Jakarta SP – Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) sebagai Organisasi/Serikat Pekerja pelaut menilai bahwa pemeritah belum maksimal dalam melakukan pengawasan, perlindungan, serta upaya mensejahterakan pelaut Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi baik seputar gaji rendah, PHK sepihak, gaji tidak dibayar, maraknya calo pelaut nakal, diskriminasi terhadap pelaut wanita, penggunaan dan peredaran ijasah kepelautan palsu, birokrasi yang berbelit-belit dalam kepengurusan dokumen kepelautan, hingga kepada soal tumpang tindih regulasi yang mengatur penempatan dan perlindungan pelaut Indonesia.
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 337 tegas menyatakan bahwa.

“Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” Namun fakta di lapangan dan sebagai contoh,
Perjanjian Kerja Laut (PKL) masih menggunakan dan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) serta dalam PKL sama sekali tidak melibatkan Kementerian/Dinas yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk mengawasi apakah PKL tersebut sudah sesuai
dengan ketentuan peraturan di bidang ketenagakerjaan atau tidak. Akibatnya, hingga saat ini masih banyak pelaut yang diupah di bawah Upah Minimum. Padahal, seharusnya pelaut dapat menerima upah di atas ketentuan Upah Minimum, mengingat pelaut merupakan tenaga kerja dengan resiko tinggi serta memiliki sertifikat kompetensi/profesi berstandar International Maritime Organizartion (IMO).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan pada Pasal 19 ayat (6)
menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.

"Namun kami melihat bahwa antara Kemnaker dan Kemenhub seperti tidak harmonis dan terkesan berjalan
sendiri-sendiri. Salah satu contoh, munculnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013
tentang Perekrutan dan Penempatan Awak kapal. Padahal, seharusnya kedua instansi tersebut saling
berkoordinasi guna menerbitkan sebuah regulasi kepelautan yang mengakomodir penempatan dan
perlindungan pelaut Indonesia baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tetapi, fakta di lapangan jangankan pelaut di upah di atas Upah Minimum, malah banyak pelaut yang masih diupah di bawah standar/tidak layak.

Berdasarkan data dari laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
terdapat sekitar 860.062 pelaut Indonesia per 21 Agustus 2017 yang terdiri dari 851.854 pelaut laki-
laki dan 8.198 pelaut wanita serta jumlah sertifikat kepelautan yang telah diterbitkan sebanyak
3.437.789 yang meliputi 3.064.493 certificate of proficiency/COP, 371.760 Certificate Of Competency/COC, dan 1.536 certificate Fish Vessel/FV.

Maka, Pergerakan Pelaut Indonesia meminta kepada pemerintah untuk:

1. Menerbitkan regulasi tentang pengupahan pelaut

2. Menerbitkan regulasi satu pintu tentang penempatan dan perlindungan pelaut

3. Stop diskriminasi terhadap pelaut wanita

4. Berantas pengguna dan pengedar ijasah pelaut palsu

5. Mewajibkan adanya kadet pada kapal 500 GT keatas

6. Hapuskan medical check up sebagai syarat pembuatan buku pelaut

7. Ratifikasi konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengerjaan di bidang Perikanan

8. Transparasi publikasi data pelaut baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri

9. Cabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan
Penempatan Awak Kapal

10. Melibatkan Organisasi/Serikat Pekerja Pelaut dalam pembahasan pembuatan regulasi terkait kepelautan. (As)
BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved