Beranda » JABODETABEK » HIPMI Dukung KPPU

Selasa, 24 Oktober 2017 - 20:49:16 WIB
HIPMI Dukung KPPU
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: JABODETABEK - Dibaca: 223 kali

Jakarta SP Secara natural, tidak ada pengusaha yang mau mendapatkan sedikit untung. Makanya, praktek seperti monopoli dan kartel pun banyak terjadi di dunia usaha. Oleh karenanya, negara pun harus bisa membuat aturan yang objektif dan adil bagi seluruh pengusaha.


Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, terdapat beberapa poin usulan amandemen yang akan disuarakan. Pertama, denda dan sanksi yang diberikan agar diperbesar. Karena, selama ini, para perusahaan yang terbukti bersalah hanya bisa didenda maksimal Rp 25 miliar. Sejumlah nilai yang dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.


Kedua, KPPU hanya bisa menindak pelaku usaha di dalam negeri, tetapi tidak bisa menindak yang ada di luar negeri walaupun bisnisnya snagat bersinggungan dan mempengaruhi bisnis di Indonesia. "Kalau bisnis bisa cross border maka, kejahatan yang timbul pun cross border. Kami minta diberi kewenangan untuk menindak kejahatan lintas negara," ujarnya.

Selain itu, KPPU juga meminta pengaturan terkait merger dan akuisisi. Selama ini, aturan terhadap aksi korporasi tersebut menggunakan skema post-merger notification. Padahal, di negara lain telah menerapkan pre-merger notification. Oleh karenanya, KPPU meminta perubahan dari aturan tersebut.

Namun, kerahasiaan juga sangat penting agar tidak terjadi kebocoran dalam rencana tersebut. Sanksi juga harus sekuat-kuatnya bagi siapa yang membocorkan info tersebut,ujar Syarkawi. pada acara Diskusi Panel Amandemen UU 5/1999, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (24/10).

Sementara itu Selain itu, Bahlil juga melihat jumlah populasi pengusaha yang sangat kecil, yakni 1,6% dari total populasi penduduk Indonesia. Menurutnya, Indonesia setidaknya harus memiliki minimal 2% pengusaha dari total populasinya.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung rencana amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai perlu guna mendorong perkembangan pengusaha muda.

Alahsil, untuk mengembangkan peluang tumbuh 99,3% pemain baru, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kewenangan dan peran KPPU harus ditingkatkan. Satu-satunya (organisasi pengusaha) yang mendukung penguatan KPPU ini HIPMI





BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved