Beranda » METROPOLITAN » SP JICT Gelar Diskusi Serikat Pekerja Pengawal Aset Bangsa

Rabu, 25 Oktober 2017 - 16:01:41 WIB
SP JICT Gelar Diskusi Serikat Pekerja Pengawal Aset Bangsa
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 129 kali

Jakarta SP Ketua Serikat Pekerja JICT, Nova Sofyan Hakim mengatakan sejak awal perpanjangan kontrak yang dilakukan mantan Dirut Pelindo II RJ Lino sudah menyalahi aturan karena tidak mengantongi ijin dari dua kementerian terkait.

Perpanjangan kontrak ini, ada dua kementerian teknis yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN namun tidak pernah dipenuhi oleh pihak Pelindo II dan investor asing (Hutchison), ujar Nova, Rabu (25/10) di Gedung Juang 45

Ia menyebutkan ijin konsesi merupakan ijin bersyarat, dimana sesuai dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan saham pemerintah sedikitnya harus memiliki sebesar 51persen.

Ia menyebutkan perihal perpanjangan kontrak JICT yang dilakukan oleh Pelindo II dan Hutchison menyebabkan kesejahteraan karyawan tereduksi.

Karena hak pekerja dikurangi, kita melakukan perundingan, dan itu menemui jalan buntu, meski perpanjangan kontrak baru dimulai 2019 nanti tapi sejak awal 2017 hak pekerja seperti bonus dikurangi hingga 54 persen," tambah Nova.

Apalagi disebutkannya, perpanjangan kontrak JICT yang dilakukan Pelindo II dimasa kepemimpinan Direktur Utama RJ Lino sudah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merugikan negara Rp 4,08 Triliun.

Harusnya investasi menguntungkan negara, dan pekerja, kalau memang sejak awal merugikan kenapa terus dipaksakan untuk dilanjutkan oleh manajemen Pelindo II saat itu. Selama proses perpanjangan kontrak seharusnya memenuhi prosedur dan melibatkan semua pihak terkait, tegasnya.

Aksi mogok para pekerja SP JICT, dampak dari aksi mogok itu disebut cukup besar dan berdampak pada jatuhnya citra JICT dan Pelabuhan di Indonesia oleh para pelaku usaha dan investor asing.

Ini langkah terakhir yang harus diambil oleh kami. Karena ini hak konstitusi yang kita miliki, segala langkah-langkah sebelumnya kita sudah audiensi. Kita koordinasi dengan kementerian terkait. Kita sudah lakukan segala upaya namun karena ini hubungan industrial harus diselesaikan dengan aksi mogok kerja," kata Nova.

Ia berharap agar selama proses mogok kerja selama 7 hari tidak perlu dilakukan sampai selesai dan bisa tercapai kesepakatan antara pihak manajemen dengan serikat pekerja.

Sesuai UU RI Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan mogok itu adalah hak dari pekerja, sehingga keputusan SP JICT melakukan aksi mogok merupakan hak mereka.


BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved