Beranda » METROPOLITAN » Warga Cijantung II Kembali Menuntut Keadilan

Senin, 12 Februari 2018 - 15:42:51 WIB
Warga Cijantung II Kembali Menuntut Keadilan
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 229 kali

Jakarta SP Pada kenyataannya tanah Cijantung II bukan milik Kodam Jaya karena sejatinya untuk menentukan golongan rumah Negara syaratnya tanah itu harus milik instansi Kodam Jaya. Rumah Dinas secara UU sudah dihapus menjadi rumah negara. Menurut UU, rumah RSS tahun 60 tersebut telah mengalami penyusutan 2 persen setahun. Kalau tanahnya dilihat dari peta online BPN berwarna putih, belum didaftarkan. Gambarkan, rumah Cijantung II diberikan oleh Jenderal Mayor Gatot Subroto sebagai rumah tinggal dibangun dengan tipe RSS dan dikelola selama 60 tahun dan bayar PBB selama 40 tahun

Sejak awal tahun hingga April 2017, pihak Kodam Jaya telah melakukan pengosongan terhadap warga yang tinggal di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung II, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Menurut data yang dihimpun, lebih dari tiga kali pengosongan dilakukan Kodam Jaya terhadap kurang lebih 50 rumah di dalam komplek tersebut.

Sekitar 100 kepala keluarga dengan 300 jiwa disebut kena dampak pengosongan ini. Sinarpagi.net bertemu dengan salah satu warga yang rumahnya mengalami pengosongan oleh Kodam Jaya,dilokasi unjuk rasa, jalan Anyelir Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (11/2/18) sore

Ibu Drh Ida Soenar Indarti Kordinator (Forum Komunikasi Putra Putri Penghuni Cijantung II)/ (FKPPPC-II) itu menilai Kodam Jaya melakukan tindakan yang tidak adil dengan mengosongkan paksa mereka yang tinggal di KPAD Cijantung II.

Ia mengatakan, rumah yang ditempati dan kini sudah dibongkar untuk dibangun bangunan baru itu merupakan rumah ayahnya, seorang pahlawan pejuang 1945.

Dulu kita masuk ke sini masih kebun karet, tempat jin buang anak. Jalanan belum ada dulu, masih tanah dan batu, katanya

Secara perlahan, warga menurut dia juga merombak lingkungan sekitar. Dengan swadaya, warga membangun jalan dan pagar untuk komplek mereka sendiri.

Tahun 1958, komplek ini disebut berdiri. Sekarang pemandangan di komplek ini sudah berubah menjadi perumahan dengan model kalangan menengah dan kalangan atas.

Maklum wajah rumah di sini selain ada yang berhalaman luas alias megah, juga ada yang bertingkat dua. Sebagian rumah juga ada yang sedang dibangun dengan model bertingkat.

Di sini itu sudah komplek RTK, rumah tentara kaya. Coba (anda) masuk, rumah elit semua. Pondok Indah Kalah, ujar dia.

Menurut dia, yang tinggal di komplek ini memang beberapa pernah atau menduduki jabatan penting seperti mantan Panglima Kodam Jaya, Mantan Danjen Kopassus, termasuk Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.Ada juga ibu dari Ani Yudhoyono, yang disebut tinggal di sini. Rumah di komplek tentara ini disebut diperuntukan bagi tentara golongan II.

Untuk mengosongkan paksa, Kodam menurutnya sampai menurunkan sekitar 100 tentara untuk setiap satu rumah. Warga ditawarkan uang kerohiman Rp 50-100 juta. Banyak warga menolak cara ini.

Pengosongan itu dalihnya agar bisa ditempati prajurit aktif. Ia menolak keras anggapan Kodam bahwa rumah tempat tinggalnya dan warga lain yang dikosongkan paksa di komplek itu adalah rumah dinas.

Sebab, mereka sudah tinggal 40-50 tahun. Menurut dia warga punya hak. Selama ini, lanjut dia, pengelolaan rumah dikelola sendiri warga, dari bayar PBB, bayar listrik, air, merenovasi, dan lainnya.

Kami jadi heran, membayar PBB lebih dari 40 tahun atas nama orangtua, listrik atas nama orangtua, air juga. Kalau itu punya Kodam, harusnya atas nama Kodam," ujar dia.

Warga Cijantung II, Pasar Rebo, Jakarta Timur, mengadukan pengosongan rumah secara paksa yang disebut dilakukan oleh Kodam Jaya ke Komnas HAM, Selasa (25/4/2017).
Tanah di kawasan ini menurutnya juga bukan tanah Kodam Jaya, melainkan tanah negara.

Warga sudah pernah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihak BPN pun menurut warga mengakui kalau tanah di komplek ini merupakan tanah negara.Kalau tanahnya kan sampai sekarang dari BPN dibilang tanah negara, bukan tanah Kodam," ujarnya.

Warga juga menilai, dasar aturan yang digunakan Kodam Jaya untuk meminta mereka mengosongkan tempat tinggal yakni Peraturan Menhan Nomor 30 Tahun 2009 Juncto Pasal 13 ayat 2 Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/28/VIII/1975 Tanggal 21 Agustus 1975 tentang yang diperkenankan menempati rumah dinas TNI AD adalah anggota TNI AD, purnawirawan/warakawuri, sedangkan putra putrinya tidak berhak menempatinya, sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut.

Padahal menurut dia, pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 diubah dengan PP 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, anak tentara bisa mengajukan pembelian rumah kepada negara.

Walaupun orangtua sudah meninggal dunia jika sudah ditempati lebih dari 10 tahun, bisa diajukan untuk dibeli oleh anak yang sah, ujarnya.Meski telah angkat kaki dari komplek itu, para warga menurutnya masih tetap berjuang melalui jalur hukum.

Ia pun mengaku tak akan menyerah karena masih optimis warga bisa berjuang di jalur hukum. Masalah ini menurutnya sudah diadukan sampai ke Presiden, Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lainnya.Komnas HAM sudah menyatakan TNI melanggar aturan berat. Tapi tidak dihentikan, ujar dia.


BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved