Beranda » HEADLINE NEWS » Rilis Status Hukum Hanura

Senin, 07 Mei 2018 - 10:40:46 WIB
Rilis Status Hukum Hanura
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: HEADLINE NEWS - Dibaca: 221 kali

Jakarta SP Partai Hanura kubu Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membekukan SK Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (Oso). Menurut kubu Daryatmo, partai Hanura di bawah kepemimpinan Oso tidak sah.

Menkumham telah memuat di websitenya SK status hukum dari PTUN (keputusan sela no 24 /G/ 2018/ PTUN-JKT ) , di bekukan bahkan DPR RI pun telah mematuhinya sebab nantinya kubu Ambhara akan menuntut secara hukum

Menurut H Adi Warman (tim advokasi ) kubunya telah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura. Hasilnya, Daryatmo terpilih sebagai ketua umum dan Sarifuddin Sudding sebagai sekjen Partai Hanura yang baru.
Susunan kepengurusan telah kami serahkan kepada Menkumham pada tanggal 19 Januari tutur dia. di gedung Slipi tower (7/5)

Sementara Wakil ketua DPP Hanura H Wisnu Oleh karenanya meminta Kemenkumham segera bekukan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oso. Setelah mematuhi keputusan Kemenkumham di laksanakan oleh semua pihak terkait ujarnya

Dualisme pengurus partai terjadi pada Partai Hanura. Rapat pengurus harian Partai Hanura kubu Daryatmo menyatakan telah memecat ketua umum mereka Oesman Sapta Odang (Oso). Pemecatan diklaim mereka sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)

Nampaknya kubu Partai Hnura OSO tidak menghiraukan gugatan yang dilayangkan kubu Ambhara ke Pengadilan dan Perdamaian di tubuh Partai Hanura ternyata belum mampu memadamkan bara-bara
BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved