Beranda » EKONOMI DAN BISNIS » Bantahan Hanura Kubu Ambhara

Jumat, 18 Mei 2018 - 14:41:30 WIB
Bantahan Hanura Kubu Ambhara
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 220 kali

Jakarta SP Terdapat Putusan sela PTUN tertanggal 19 Maret 2018 mewajibkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda sementara pelaksanaan SK Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti

Adi Warman yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN- PK) mengatakan surat keputusan nomor M.HH -01.AH.11.01 tahun 2018 mengenai kepengurusan partai Hanura yang Ketua Umumnya Oso dan Sekjennya Herry Lontung Siregar , di tunda pelaksanaannya atau yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan politik dan hukum lainnya termasuk mengajukan calon legislatif (caleg) ke KPU Komisi Pemilihan Umum pada pemilu tahun 2019 nanti .

Majelis hakim sama sekali tidak memeriksa pokok perkara , subtansi dan materi permohonan pemohon sehingga menimbulkan pemberitaan yang beredar sengaja di goreng oleh pihak ketiga terkait dengan putusan perkara a quo adalah berita yang sesat dan kebohongan public dengan maksud untuk meresahkan para kader dan simpatisan partai Hanura dan masyarakat dapat terkecoh dengan fakta hukum yang sebenarnya ujarnya di kantor Grand Slipi (18/9)

Mesti walau pun putusan gugatan 12/P/FP/2018/PTUN- JKT tanggal 17 April 2018 tidak diterima, tidak mempengaruhi perkara pokok no 24/ 6/2018/ PTUN - JKT tanggal 22 Januari 2018 yang sudah terbit putusan selanya, dimana kepengurusan Oso-hary Lotung masih belum sah !
BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved