Beranda » NASIONAL » Pemuda Pemudi Nusantara Tolak Bandara New Yogyakarta

Kamis, 13 September 2018 - 16:45:55 WIB
Pemuda Pemudi Nusantara Tolak Bandara New Yogyakarta
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: NASIONAL - Dibaca: 183 kali

Jakata SP Aksi demo warga dan mahasiswa ini menuntut KPK agar segera mengusut tuntas kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada Pelaksanaan Lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta senilai Rp 6,1 triliun yang diduga melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, oknum pejabat Kementerian BUMN dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).

Menurut Muhammad Yahya koordinator aksi , Menteri BUMN Rini Soemarno diduga menjadi aktor utama dalam dugaan KKN pada proses penetapan pemenang lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta.

Keterlibatan Rini Soemarno dikatakan Yahya adalah sebagai penentu pemenang lelang ulang yaitu PT PP KSO, di mana PP KSO ini hanya merupakan perusahaan kedok dari BUMN PT Pembangunan Perumahan (Pesero) yang sudah dicoret (black list) dari daftar perusahaan yang akan diundang dalam lelang ulang karena sebagai pemenang lelang awal 27 Juni 2017 PT Pembangunan Perumahan (Persero) gagal melaksanakan kewajibannnya membangun Bandara Baru Kulon Progo.

Karena kegagalan PT PP tersebut maka tidak berhak ikut lelang ulang. Namun, dengan akal-akalan, PT PP mengajukan anak perusahaannya yakni PT PP KSO untuk ikut lelang ulang dan kembali dimenangkan atas campur tangan atau arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno kepada PT Angkasa Pura I selaku pemilik proyek dan pelaksana lelang.

Yahya juga memaparkan, terdapat dua perusahaan besar BUMN yang terlibat dalam praktek korupsi pada pembangunan Bandara Kulon Progo yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero).

KPK kami minta segera menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam pembangunan Bandara Kulon Progo dan juga membongkar kasus KKN yang terjadi di PT Angkasa Pura I (Persero). KKN ini hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak korupsi yang terjadi di BUMN sejak Rini Soemarno menjabat Menteri BUMN," kata Yahya di depan Kantor KPK. dan Istana Negara (13/9)

Yahya menambahkan, bahwa pihaknya sudah menyerahkan berkas adanya dugaan KKN kepada KPK pada bulan Juli 2018 dan penyalahgunaan kewenangan juga kepada Presiden RI.

Kami harap KPK memproses penyelesaian berkas yang sudah kami masukan ke KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rini Soemarno dalam kasus tersebut dengan cepat, dan tepat hingga masyarakat nggak lagi di bohongi," ucap Yahya.

Selain itu juga, masa GPPN mendesak Presiden Joko Widodo segera mereshuffle menteri BUMN Rini Soemarno yang juga diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Bandara Kulon Progo dan berbagai kasus korupsi lain di lingkungan BUMN.

Kami mendesak agar presiden tidak memelihara menteri di kabinet kerjanya yang banyak terlibat dalam korupsi, seperti Rini Soemarno pungkas Yahya.

Pproses penyusunan laporan hasil investigasi telah diselesaikan. Saat ini tinggal menyisakan supervisi dan akan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, seperti PT Angkasa Pura (AP) I, PLN, serta warga pelapor.

Hasil investigasi tersebut merupakan data yang diperoleh di lapangan, baik yang dikumpulkan dari keterangan PT AP I, PLN, warga pelapor, Pengadilan Negeri (PN) Wates, maupun dari kalangan akademisi untuk memperkuat kajiannya terutama dari segi hukum pertanahan.

Hasil pemeriksaan itu, nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait supaya dijalankan. Namun ketika nantinya tidak dilakukan maka akan diberikan ke ORI Pusat. Untuk ditelaah kemudian diserahkan ke kementerian terkait.

Proyek NYIA dicanangkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhono berkuasa, sebagai salah satu megaproyek infrastruktur transportasi ambisius. Gagasan SBY, mencakup NYIA, dituangkan melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jatuhnya harga komoditas pada 2011, membuat banyak proyek MP3EI tak berlanjut. Bandara Kulonprogo termasuk yang nasibnya sempat ikut terkatung-katung. Namun tak sekadar memicu kemandegan proyek, MP3EI yang dibanggakan pemerintah justru meningkatkan konflik lahan di Indonesia. Selama 10 tahun menjabat, Pemerintahan SBY mencatatkan 1.400 konflik agraria meningkat 104 persen dibanding dekade sebelumnya.

Presiden Joko Widodo rupanya memilih melanjutkan sebagian proyek warisan pemerintahan selanjutnya, termasuk bandara anyar Yogyakarta. Jokowi menetapkan NYIA dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bandara anyar ini diharapkan bisa beroperasi secara terbatas April 2018, kendati sejak awal pembangunannya memicu konflik sosial serius. Apalagi muncul temuan pengurusan izin dan analisis dampak lingkungan bandara besar ini bermasalah.

Proyek NYIA nyatanya berlanjut, menelan dana Rp6,5 triliun. Jokowi berkukuh mendukung NYIA, karena bandara tersebut dapat mendukung janji kampanyenya menggenjot konektivitas transportasi dan ketahanan pangan. Yogyakarta, sebagai kota tujuan wisata populer, sepenuhnya mengandalkan Bandara Adisutjipto yang merujuk data 2016 hanya sanggup menampung 7,2 juta penumpang per tahun. NYIA digadang-gadang bisa menampung penumpang pesawat dua kali lipat.

Penolakan sejumlah warga desa dapat dipahami Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta, Halik Sandera. Dia menyebut pembangunan bandara Kulonprogo akan menimbulkan pencemaran yang berpengaruh pada lahan pertanian.Produktivitas dan kualitas pangan menurun karena terpapar polusi udara.Penurunan produktivitas lahan pertanian praktis akan berdampak pada ketersediaan pangan di Yogyakarta.



BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved