Beranda » POLITIK DAN HUKUM » Deerd Tabuni SE Msi Menuntut Keadilan

Minggu, 27 Oktober 2019 - 12:45:40 WIB
Deerd Tabuni SE Msi Menuntut Keadilan
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 162 kali

Jakarta SP Rapat Paripurna penetapan Ketua DPRD Papua dan ketua fraksi sudah dilakukan, namun belum bisa dilakukan pelantikan. Pasalnya DPRD Papua masih menunggu petunjuk lanjut dari Mendagri Tito Carnavian.

Sementara Deerd Tabuni SE Msi mengatakan soal kapan Pelantikan kita belum tahu. Karena masih banyak persoalan seperti calon ketua DPRD Propinsi Papua Joni Banoa Row yang di duga nencuri suara di dapil 6 ,bukan juga putra asli kabupaten Jayawijaya karena beliau peranakan atau sudah lama menetap dan juga sebagai orang pesisir bukan pegunungan

DPRD Propinsi Papua dan Pemerintah Papua harus bisa kerjaama dalam bebagai hal guna mensejahterahkan masyarakat Papua. yang unik karena agama suku budaya dan adat isti adat yang berjumlah 180 suku dan bahaa berbeda beda juga letak geografisnya baik pegunungan maupun pesisir pantai.

Perlu strategi sebab jika terjadi suatu hal di nasyarakat maka yang di dengar olejh mayarakat adalah yang mengerti bahaa agama budaya adat istiadat masyrakat setempat oleh karena itu ketua DPRD Papua haruslah orang asli (ketokohanya)

Deerd mengatakan orang Papua bukan orang bodoh hanya di kasih uang selesai tetapi perlu dialog atau pedekatan itu filopsofinya,Sebagai mantan ketua DPRD Propinsi Papua 2013 2014 di era pemerintahan SBY beliau mampu meredam gejolak meski tidak dapat apa apa

Beliau bercerita banyak masyarakat selalu datang meminta pertolongan dan bantuanya untuk mengatasi pemaalahan (solusi) .Maka hal demikian uangnya tidak pernah ada di Bank

Deerd menambahkan bila sampai saat ini pihak KPU RI KPU Propinsi Papua Kemendagri Bawaslu tidak menyelesaikan maalah pencurian suara golkar yang hilang maka fraksi partai Golkar dan partai lain yang sama visi dan misinya sama bakal memboikot atau walk out sehingga tidak korum hal ini sudah di ketahui oleh Airlangga Hartato Ketua Umum DPP Partai Golkar

Bila sampai tanggal 30 Oktober 2019 pelantikan ketua DPRD Propinsi Papua Joni Banoa Row maka pasti ada hal yang tidak inginkan terjadi.

Intinya bahwa aspirasi ini kami sampaikan ke pemerintah. Kami sebagai representasi rakyat di tanah Papua. Kami juga pingin situasi Papua itu aman, damai, supaya masyarakat terlayani dengan baik.Semua ini kan butuh komunikasi. Kalau kita semua duduk bersama, saling menerima, ini semua bisa selesai," katanya

Persoalan ini, harapan kami masalah di Papua bisa diselesaikan secara bertahap, dengan baik, sehingga pemerintahan dan pembangunan di sana bisa berjalan baik," katanya kepada media (27/10)

Para anggota DPRD Papua minta pemerintah pusat memberikan kontribusi maksimal kepada tokoh-tokoh dan masyarakat adat asli Papua. Program prioritas masalah perumahan rakyat, pendidikan, kesehatan, sanitasi umum, air bersih dan listrik.

Pemerintah bukannya tidak bertindak. Menteri Dalam Negeri menyebut, akan ada pertemuan lengkap Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat , Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga masyarakat adat, perguruan tinggi dan tokoh Papua dengan Presiden Joko Widodo.

Kementerian Dalam Negeri,. Sejumlah politisi Papua dan Papua Barat, meminta dialog khusus antara pemerintah pusat dengan para tokoh di Papua. Mendagri pun menyanggupinya, dan meminta anggota DPRD Papua dan Papua Barat menyerap aspirasi masyarakat.
BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved