Beranda » OLAHRAGA & PENDIIKAN » Rektor Unindra Menolak Radikalisme & Intoleran

Kamis, 28 November 2019 - 21:02:16 WIB
Rektor Unindra Menolak Radikalisme & Intoleran
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: OLAHRAGA & PENDIIKAN - Dibaca: 133 kali

Jakarta SP Pemerintah diminta agar lebih bersungguh-sungguh dalam memperteguh rasa ke-Indonesiaan lewat perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya konsistensi sikap dalam menerapkan nilai luhur dari Pancasila dalam realitas kehidupan.

Untuk menangkal paham intoleransi dan radikalisme, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus. Hal ini merupakan upaya Kemenristekdikti dalam menekan paham radikalisme dan intoleran di dalam kampus.

Rektor Unindra Prof Dr H Sumaryoto juga menegaskan, mahasiswa memiliki peran penting penguatan nilai-nilai kebangsaan di perguruan tinggi wajib dilakukan sebagai upaya mencegah radikalisme

“Radikalisme itu sebuah musuh ideologi. Kalau dalam agama tentu ada mazhab, tapi Islam yang saya pelajari tidak pernah mengajarkan radikalisme, bahkan menentang. Islam itu agama damai, Islam itu agama penuh rahmat bagi seluruh semesta.

Penolakan terhadap intoleransi dan paham radikalisme dalam kampus disampaikan kuliah perdana awal pada saat penerimaan mahasiswa baru, melalui program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sudah dibekali dengan pengetahuan tentang wawasan/pemahaman Pancasila dan bagaimana membentengi dari radikalisme dan intoleran, agar upaya pencegahan tersebut lebih mudah dilaksanakan.

Kepada mahasiswa baru yang datang dari berbagai berbagai kalangan agar senantiasa mengedepankan sikap persaudaraan, dan cinta damai meskipun berbeda agama, suku, ras dan golongan,” kata Rektor Unindra, Prof Dr H Sumaryotokamis.(28/11/2019).

Dalam struktur masyarakat kita, kaum intelektual seperti mahasiswa memiliki peran strategis dalam perubahan sosial. Menjadi ancaman serius, jika kaum intelektual yang menjadi motor perubahan sosial itu justru terpapar ideologi radikal.

Oleh karena itu, saat mahasiswa berada di kampus tempat mereka belajar mendapatkan ilmu, harus juga dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman Pancasila dan kewarganegaraan serta pengetahuan agama, etika dan akhlak.

Kemenristek Dikti bekerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menganalisis akun-akun media sosial mahasiswa.

Tidak hanya menjadi leading sector penanggulangan terorisme yang bertanggungjawab mendorong sinergi dengan institusi pemerintah, aparat penegak hukum, TNI Polri maupun stakeholder terkait lainnya, Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme juga terus melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat luas. Beberapa cara di antaranya adalah melalui penyelenggaraan seminar dan kuliah umum.

Sosialisasi akan nilai-nilai kebangsaan menjadi upaya mencegah dan deteksi dini bahaya radikalisme dan terorisme yang mengancam NKRI. Jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat akan menjadi pondasi kuat untuk menangkal infiltrasi paham radikalisme dan intoleransi.

Kementerian Agama meminta seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah kementerian tersebut membangun pusat kajian moderasi beragam di kampus.

Upaya ini dilakukan untuk menangkal paham radikalisme masuk ke lingkungan kampus. Pusat kajian itu dinilai akan menjadi kontra narasi bagi paham-paham radikal termasuk terorisme yang telah menyebar.



















BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved