Beranda » JABODETABEK » Michael Kogoya Menolak DPRD Papua Karena Bukan Putera Asli

Kamis, 19 Desember 2019 - 13:21:59 WIB
Michael Kogoya Menolak DPRD Papua Karena Bukan Putera Asli
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: JABODETABEK - Dibaca: 177 kali

Jakarta SP Dengan adanya pemilihan calon anggota dewan perwakilan daerah disemua tingkatan yang telah dilakukan pada pemilihan kemarin tertanggal 17 april 2019, maka yang seharusnya selaku pembina politik harus bersifat netral sekalipun kakak, adik, ipar dan sebagainya masuk mencalonkan diri maka selaku pembina politik harus dapat melaksanakan secara arif dan bijaksana dalam membawa pesta demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Demikian pula selaku pembina politik mengetahui dengan pasti anggaran yang dipersiapkan untuk melaksanakan jalannya pemilihan caleg serta penggunaan anggaran belanja daerah (APBD).dan anggaran lain sebagainya di utak atik atau dengan tujuan mempersiapkan dinasti kerajaan kecil kecil untuk kepentingan yang salah satunya adalah mempersiapkan kelompok posisi strategis dalam memperkaya kelompok serta keluarga yang dirancang secara sistematis. 

Dengan demikian maka terjadi proses pembodohan dalam mengolah tatanan drmokrasi yang berintegritas, kejahatan dalam proses drmokrasi melibatkan banyak hal yang berkaitan langsung dengan anggaran negara,daerah provinsi,dan kabupaten/kota, pengunaan jabatan sebagai penguasa dalam melaksanakan misi tertentu dengan menindak aparatur negara seperti kepala desa/kampung untuk tunduk dan taat dalam melaksanakan misi pengamanan suara rakyat yang harus diberikan kepada calon tertentu,bila tidak melaksanakan misi tersebut maka jabatan menjadi taruhan, begitu pula yang akan terjadi pada anggota komisioner PPD dan panwaslu.      

Kalau masalah hak konstitusi suara rakyat ini tidak bisa dipermainkan berkaitan dengan suara rakyat ini kalau kita bicara soal konstitusi yang berdasarkan undang-undang karena partai dan masyarakat sebagai hak pemilih ini diatur dalam undang-undang siapapun yang bermain dalam menyangkut pencurian atau menjalankan hak suara.

Yang hilangkan maka itu pelaku melakukan suatu pelanggaran HAM pelanggaran HAM dalam HAM proses daripada demokrasi sendiri karena ujung-ujung adalah manipulasi dengan bentuk seperti itu maka orang sebagai kepala daerah dihiruikan duduk dan selaku Pembina politik merupakan suatu proses demokrasi secara baik tapi faktanya berbeda masyarakat ditindas hak suara rakyatnya sehingga hak rakyat ini benar-benar dipermainkan dan ini fakta-faktanya bahwa terjadi dalam proses demokrasi pada saat ini.

Masalah Hak Suara Rakyat, Tidak dapat di permainkan oleh siapapun, dikarenakan, Partai Politik, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan Rakyat diatur dalam UU. Oleh sebab itu bila pelaku sebagai Pembina Politik tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusi suara rakyat, ("siapapun dia"). Sebagai pembina politik di daeah pusat,daerah provinsi, daerah kabupaten kota harus mampu membina dan menterjemahkan secara baik apa itu sebuah proses demokrasi 

Yang berintegritas, aktualitas, sehingga menciptakan masyarakat yang disiplin dalam memilih, masyarakat yang disiplin dalam berpikir calon legistimasi yang baik, serta menciptakan masyarakat yang disiplin waktu dalam melaksanakan tiap aktifitas.


Bukannya pembina politik melakukan kriminilisasi terhadap jalannya proses demokrasi dengan menekan, memaksa kehendak, intimidasi, serta tekanan pisikologis terhadap penyelenggara baik komisioner KPU dan komisioner pengawas pemilihan, bila oknum pembina politik dengan jelas dan terbukti maka pembina politik tersebut di maksud telah melakukan kejahatan melawan  hukum terhadap proses demokrasi.       


Dan kemarin ini jangankan masyarakat kepala kepala kampung terjadi di injak ditekan apalagi masyarakat kasihan bagaimana kita mau bicara proses demokrasi secara baik demokrasi itu diinjak oleh Pembina selaku pimpinan politik ini kan salah apa negeri beliau selaku kepala daerah harus benar-benar melihat pada proses tadi beliau tidak melihat Itu karena merasa berkuasa semena-mena Merasa punya kewenangan Desa enaknya saja akhirnya melakukan semaunya kepada semua pihak yang berada di daerah dapat menyikapi masalah ini secara baik secara arif dan bijaksana melihat proses demokrasi ini secara baik juga ketika nanti pada proses pelantikan itu melihat pada proses kembali kepada kemarin mana yang benar atau tidak Kalau tidak berkaitan pada kesukuan atau adat dan budaya ini sangat bertolak belakang bagaimana sih orang dari daerah pantai. Ujarnya.


Situasi rawan Konflik bagi wilayah Indonesia Timur politik yang terjadi saat ini adalah belum ada memahami sistem demokrasi yang benar satu yang kedua adalah kekuasaan sekedar untuk kekuasaan pejabat Bupati itu punya kewenangan yang luar biasa mengorbankan kader-kader potensi Rakyat.


Terakhir tambahan saya sebagai Tokoh Pemuda wilayah lapago meminta Bukti yang akurat dan otentik  Kepada Gubernur papua Bpk Lukas Enembe .harus benar benar membuktikan kalo Jhoni Banua Rouw alias JBR Sebagai putra daerah asli Lapago dan Benar benar OAP. Karna selama 2 periode kami dari lapago memberikan suara kami tapi mana buktinya dia datang duduk dengan kami Rakyat lapago .
BERITA TERKAIT

Nasional | Polhukam | Metropolitan | Ekonomi | Teknologi | Pendidikan | Hiburan | Profil | Ragam Berita | Susunan Redaksi
2014 SinarPagi.Net - All rights reserved